OPINI: Pemerintah Daerah Harus Siapkan Bantuan Kepada Warga Miskin Hadapi Pandemi Covid-19

Foto: Ilustrasi

Pemerintah daerah di Jambi hingga kini masih sibuk melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah ruas jalan dan pemukiman. Ini memang penting. Namun yang tak kalah penting adalah, menyiapkan kebijakan agar masyarakat bisa tetap hidup.

Kebijakan di tingkat pusat dan daerah saat ini, meminta supaya masyarakat melakukan aksi supaya menjauhi keramaian, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan juga rajin cuci tangan. Ini tidak salah. Namun banyak masyarakat tidak bisa melakukan itu semua.

Mengapa? Karena hingga kini, harus diakui masih banyak masyarakat miskin di daerah ini. Bila menggunakan asumsi warga miskin sebanyak 10 persen, diperkirakan ada 360 ribu orang yang hidup di garis kemiskinan di Jambi.

Banyak yang penghasilan hari ini hanya bisa untuk hari ini juga. Tidak ada tabungan yang mereka punya. Kalau tidak kerja, mereka mau makan apa?

Mereka tiap hari masih harus berkeliling untuk mencari nafkah. Mereka bukan tidak takut virus corona, tapi mereka lebih takut mati karena tidak makan. Kalau mereka tak cari nafkah hari ini, maka mereka akan menderita saat diminta tetap di rumah aja.

Pemerintah daerah harus memikirkan ini. Artinya tidak boleh hanya fokus disinfektan. Perlu pikirkan anggaran untuk menghidupi masyarakat miskin, yang saat ini juga ikut terdampak virus corona.

Perlu ada bantuan bagi mereka. Bantuan itu sebaiknya dalam bentuk bahan pangan yang bisa diolahnya, seperti beras, lauk pauk, mi instan, minyak gorek, gas, dan yang lainnya.

Kalau tidak begitu, mereka semakin rentan terserang virus corona, karena setiap hari harus bergelut dengan lingkungan di luar rumahnya. Bila mereka sudah terserang virus corona, maka yang lain juga akan semakin berpotensi terserang virus corona.

Pendataan mutlak dilakukan. Semua yang tidak mampu lagi mendapatkan bahan pangan karena ketiadaan penghasilan, harus dibantu. Mereka yang kini hidup sangat rentan seperti tukang ojek, buruh bangunan, pedagang kaki lima, pekerja yang kena PHK, dan yang lainnya.

Pemerintah harus membuka mata, melakukan gerak cepat untuk penanganan kemungkinan terburuk. Tidak bisa hanya melihat angka-angka yang ada saat ini, bahwa baru dua orang yang positif. Antisipasi lebih baik, daripada nanti kita harus menangis menyesali kelambanan penanganan. (*)